KabarJawa.com – Penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak hanya berbicara soal pembinaan, permodalan, atau akses pasar. Aspek publikasi dan distribusi informasi dinilai menjadi elemen penting agar berbagai program pemerintah benar-benar menjangkau pelaku usaha secara luas.

Hal tersebut menjadi pokok pembahasan dalam audiensi antara Managing Director Kabar Jawa, Cacik Gunarti, dengan Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Pertemuan tersebut diterima oleh Wahyu Tri Atmojo dan Fitria ASA selaku Konsultan PLUT DIY yang mewakili dinas.

Dalam dialog yang berlangsung singkat namun padat, terungkap bahwa sejumlah program strategis yang telah disiapkan pemerintah daerah belum sepenuhnya dikenal masyarakat, terutama pelaku UMKM yang menjadi sasaran utama kebijakan.

Sibakul Jogja Jadi Pintu Masuk Layanan UMKM

Salah satu program yang menjadi sorotan dalam pertemuan itu adalah platform Sibakul Jogja. Sistem ini menjadi gerbang utama bagi pelaku UMKM yang ingin memperoleh pembinaan maupun berbagai fasilitas dari Pemerintah Provinsi DIY.

Melalui Sibakul, pelaku usaha diwajibkan mendaftarkan usahanya agar terdata secara resmi dan berhak mengakses dukungan yang tersedia. Program yang terintegrasi dalam platform tersebut mencakup pembinaan, perluasan akses pasar, hingga beragam kemudahan lain yang dirancang untuk mendorong UMKM naik kelas.

“Di dalam Sibakul itu sebenarnya sudah sangat lengkap. Banyak fasilitas yang diberikan untuk membantu UMKM naik kelas, mulai dari pembinaan, akses pasar, hingga berbagai kemudahan lainnya,” ujar Pak Wahyu.

Keberadaan Sibakul dinilai strategis karena tidak hanya menjadi basis data UMKM DIY, tetapi juga instrumen kebijakan yang memudahkan pemerintah dalam menyalurkan program secara tepat sasaran.

Legalitas Reseller dan Kepastian Hukum

Selain membahas pelaku UMKM produksi, diskusi juga menyinggung peluang bagi reseller. Dalam penjelasan yang disampaikan, reseller tetap memiliki ruang dan perlindungan hukum selama mereka terdaftar secara resmi.

Reseller yang telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) dinyatakan memiliki kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas perdagangannya. Sebaliknya, tanpa legalitas, kegiatan perdagangan berisiko dianggap ilegal.

“Reseller bisa menggunakan KBLI perdagangan saat mengurus NIB. Ini penting agar mereka terlindungi dan memiliki kepastian hukum,” jelas Pak Wahyu.

Penegasan tersebut menjadi pengingat bahwa legalitas usaha bukan sekadar formalitas administratif, melainkan landasan penting dalam membangun usaha yang berkelanjutan dan aman secara hukum.

Subsidi Ongkos Kirim untuk Daya Saing

Dukungan terhadap UMKM DIY juga diwujudkan dalam bentuk subsidi pengiriman murah. Fasilitas ini membantu pelaku usaha menjaga harga tetap kompetitif di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Dengan ongkos kirim yang lebih terjangkau, pelaku UMKM memiliki peluang memperluas jangkauan pasar tanpa harus membebani konsumen dengan biaya tambahan yang tinggi. Kebijakan ini sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat daya saing produk lokal.

Meski berbagai fasilitas telah tersedia, penyebaran informasi mengenai program-program tersebut dinilai belum maksimal. Selama ini, sosialisasi lebih banyak dilakukan melalui kanal digital internal milik dinas, sehingga belum seluruh masyarakat mengetahui manfaat yang bisa diakses.

Peran Media sebagai Jembatan Informasi

Managing Director kabarjawa.com, Cacki Gunarti, melihat adanya ruang kolaborasi antara media dan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan informasi.

“Program-program Dinas Koperasi dan UMKM DIY ini sangat banyak dan langsung menyentuh kebutuhan pelaku usaha. Sayangnya, belum semuanya tersosialisasi dengan baik. Di sinilah media bisa berperan sebagai jembatan informasi,” ujar Cacik Gunarti.

Menurutnya, publikasi yang terencana dan berkelanjutan dapat membantu masyarakat memahami program secara lebih utuh. Kabar Jawa pun membuka peluang kemitraan strategis, mulai dari publikasi program, peliputan tematik UMKM, hingga penguatan public relation dinas agar informasi tidak berhenti pada aset digital internal.

Dinas Koperasi dan UMKM DIY sendiri memiliki berbagai materi pendukung yang potensial untuk dipublikasikan, seperti buku profil UMKM unggulan, buletin bulanan, hingga katalog khusus yang menampilkan UMKM terbaik di Sibakul. Materi tersebut dinilai tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga inspiratif bagi pelaku usaha maupun calon wirausaha.

Cacik menekankan bahwa kolaborasi ini memiliki dampak lebih luas dibanding sekadar pemberitaan.

“Sinergi ini bukan hanya soal pemberitaan, tetapi bagaimana kita bersama-sama membangun narasi bahwa Jogja adalah kota yang benar-benar support terhadap UMKM. Ketika informasi terbuka dan mudah diakses, maka akan semakin banyak pelaku usaha yang terdorong untuk naik kelas,” tegasnya.

Audiensi ini menjadi langkah awal penjajakan kerja sama antara Kabar Jawa dan Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem informasi, memperluas sosialisasi program, serta mendukung terwujudnya Yogyakarta sebagai kota dengan sistem UMKM yang solid, legal, dan berdaya saing tinggi.***