KABARJAWA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) bersama Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan dukungan penuh terhadap penataan permukiman warga di bantaran sungai Kota Yogyakarta.

Mereka menilai penataan berbasis gotong royong dan koperasi mampu menciptakan transformasi besar bagi kehidupan masyarakat miskin kota.

Penataan Permukiman Bantaran Sungai Yogyakarta

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan pihaknya menyambut baik inspirasi dari Paguyuban Kalijawi yang mengusung penataan permukiman berbasis gotong royong dan koperasi.

Fahri menilai gerakan Kalijawi menjadi contoh nyata masyarakat yang bangkit bersama menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni di perkotaan.

“Kami mengapresiasi Paguyuban Kalijawi yang telah memulai gerakan gotong royong melibatkan koperasi dalam penataan permukiman warga bantaran sungai. Gerakan ini mendorong Kementerian PKP mempererat kerja sama antar kementerian demi mewujudkan 3 juta rumah dan janji Presiden untuk mengaktifkan masyarakat dalam pembangunan perumahan,” ujar Fahri.

Fahri menjelaskan Kementerian PKP memiliki tiga program utama, yaitu renovasi perumahan, renovasi kawasan, dan pembangunan rumah vertikal di perkotaan.

Namun, dia menekankan pembangunan perumahan tidak boleh hanya melibatkan pengusaha besar. Fahri menilai pembangunan perumahan harus turun menjadi usaha masyarakat itu sendiri.

“Bentuk paling konkret adalah koperasi. Masyarakat harus berdaya dengan koperasi sehingga pembangunan perumahan tidak dikuasai segelintir pihak,” tegas Fahri.

Gerakan Paguyuban Kalijawi

Ketua Paguyuban Kalijawi Ainun Murwani menyampaikan Kalijawi ingin memperluas kolaborasi. Kalijawi bercita-cita menjadikan gerakan keamanan bermukim sebagai gerakan bersama yang berdampak luas di Kota Yogyakarta.

Paguyuban Kalijawi beranggotakan para perempuan tangguh yang tinggal di bantaran Sungai Gajah Wong dan Winongo.

Ainun mengatakan anggotanya berjuang menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni dengan menabung Rp2.000 per hari. Tabungan kecil itu menjadi ritual bersama untuk mengajak ibu-ibu aktif dalam pembangunan permukiman.

“Banyak warga bantaran sungai bekerja di sektor informal. Mereka tidak bisa mengakses program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di Notoyudan, ada 61 KK yang nggendong, mengindung, dan tidak aman bermukim,” ujar Ainun.

Ainun menjelaskan Kalijawi mengusulkan konsep koperasi membeli lahan, lalu warga mencicil tanah itu lewat koperasi. Setelah kepemilikan tanah jelas, mereka mengajukan pembangunan rumah kepada PUPR Kota Yogyakarta.

“Dengan koperasi, warga bisa memiliki tanah dan rumahnya sendiri tanpa rasa takut digusur. Kami ingin perempuan menjadi pelopor keamanan bermukim,” tegas Ainun.

Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menyatakan dukungan penuh terhadap kolaborasi pembangunan perumahan berbasis koperasi.

Ferry menegaskan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Koperasi dan Kementerian PKP menjadi tonggak penting bagi percepatan pembangunan perumahan rakyat.

“Kami mendorong pembangunan perumahan berbasis koperasi. Mulai dari pengadaan tanah, membangun rumah, hingga pengelolaan kawasan perumahan. Pendekatan koperasi akan memecahkan masalah pengadaan tanah dan pembangunan rumah yang selama ini sulit dilakukan masyarakat kecil,” ujar Ferry.

Ferry yakin dengan gotong royong, koperasi, dan kolaborasi lintas kementerian, cita-cita menghadirkan hunian layak bagi warga bantaran sungai di Kota Yogyakarta akan terwujud.

Pemerintah berkomitmen menjadikan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan, bukan hanya penonton di tanahnya sendiri. (ef linangkung)