KABARJAWA – Sinar harapan mulai menyusup di balik bayang suram industri perhotelan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akhirnya memberikan restu bagi pemerintah daerah untuk kembali menyelenggarakan kegiatan di hotel dan restoran.

Keputusan ini menyulut optimisme di kalangan pelaku industri MICE (meeting, incentive, convention, exhibition), termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang selama ini terguncang akibat pembatasan anggaran.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan langsung pernyataan ini saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Sabtu, 7 Juni 2025. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui kebijakan ini.

“Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung dengan Presiden Prabowo,” ujar Tito dengan nada tegas, seperti dikutip dari Antara.

Tito menyoroti pentingnya menjaga kelangsungan hidup sektor hotel dan restoran yang menggantungkan operasionalnya pada agenda MICE. Ia menilai kegiatan tersebut menyokong rantai pasok pangan dan membuka banyak lapangan pekerjaan.

“Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada. Tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup,” katanya.

Okupansi Masih Rendah, Harapan di Pelonggaran Anggaran

Ketua DPD PHRI DIY, Deddy Eryono, menyambut baik langkah Mendagri tersebut. Ia menilai kebijakan ini bisa menjadi titik balik kebangkitan industri perhotelan dan restoran di DIY.

Namun, ia juga menyuarakan satu pertanyaan penting yang masih menggantung di benak para pelaku usaha: apakah anggaran pemerintah daerah sudah benar-benar dilonggarkan?

“Ya, kami sambut baik arahan Mendagri tersebut. Pemda kita harapkan bisa melaksanakannya. Tapi yang jadi pertanyaan kami, apakah pemda juga sudah dilonggarkan anggarannya oleh pemerintah pusat?” ujar Deddy kepada media, Sabtu, 8 Juni 2025.

Ia menambahkan bahwa selama ini sejumlah instansi mulai melakukan reservasi di hotel. Namun, jumlahnya masih sangat kecil dan belum berdampak signifikan terhadap okupansi.

“Memang saat ini sudah ada yang melakukan reservasi di hotel, namun sangat kecil sekali. Kalau larangan itu dicabut, seharusnya anggaran ke pemda juga dilonggarkan, agar bisa dibelanjakan ke hotel dan restoran,” tegasnya.

Berdasarkan data terbaru PHRI DIY, tingkat okupansi hotel di Yogyakarta selama semester pertama 2025 masih belum menunjukkan pemulihan yang berarti. Rata-rata okupansi bulanan masih berkisar di angka 30–35 persen, jauh di bawah ambang sehat industri yang idealnya mencapai 60 persen.

Hotel-hotel berbintang pun hanya bisa mengandalkan tamu individual dan wisatawan akhir pekan, yang jumlahnya fluktuatif dan tidak konsisten. Sementara itu, kegiatan MICE yang seharusnya menjadi tulang punggung utama masih tersendat akibat pembatasan belanja daerah.

Para pelaku usaha berharap, pelonggaran dari Mendagri ini benar-benar diikuti dengan kebijakan fiskal yang sejalan. Tanpa pelonggaran anggaran, hotel dan restoran akan tetap kesulitan bernapas meski aturan sudah dilonggarkan.

Dengan izin kegiatan di hotel dan restoran kembali dibuka, para pelaku industri berharap pemerintah daerah segera menggelar rapat, pelatihan, dan berbagai kegiatan lainnya di hotel-hotel lokal. Langkah ini akan memulihkan arus kas, membangkitkan kembali tenaga kerja yang sempat dirumahkan, serta menghidupkan rantai pasok lokal yang selama ini tertidur.

PHRI DIY menegaskan, pihaknya siap menyambut kegiatan dari pemerintah daerah dengan fasilitas dan layanan terbaik. Mereka juga berharap sinyal positif dari pemerintah pusat bisa segera diterjemahkan dalam bentuk kebijakan konkret di daerah.

“Jangan sampai sinyal dari pusat berhenti di meja birokrasi. Industri kami sudah terlalu lama menunggu, sekarang saatnya bertindak,” pungkas Deddy.